REI: Tren Penjualan Rumah Subsidi Sangat Menjanjikan

Typography

MADIUN, RadarPena.com – Sekretaris Real Estate Agency (REI) Komisariat Madiun Agus Supriyanto menyatakan bahwa, tren penjualan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah bersubsidi sangat menjanjikan lantaran MBR bisa ter-cover. Dengan catatan sinergitas antara pemda, developer, dan perbankan berjalan maksimal. 

Dari 26 developer yang tergabung dengan REI, terdapat 10 developer yang memfasilitasi rumah bersubsidi.  ”Karena masih banyak PNS, TNI-POLRI, dan karyawan swasta yang belum punya rumah. Untuk PNS saja mencapai 10.000 orang,” Kata Agus (Seni (25/9)

Agus mengakui, hadirnya rumah bersubsidi menggoyahkan pangsa pasar rumah premium. Rumah subsidi dengan angsuran murah menjadi magnet tersendiri. Perputaran uang pun jauh lebih cepat. 

“Rumah komersil untungnya memang banyak dibanding subsidi. Persentasenya satu berbanding lima. Misal satu bulan rumah komersil laku satu atau dua unit, kalau subsidi bisa mencapai 10 unit,” paparnya. 

Menurutnya, permasalahan muncul dari rumah bersubsidi Yakni, dari pengajuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada perbankan pelaksana kepada calon penerima manfaat. 

Pihak bank memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi calon penerima sebelum mengucurkan pembiayaan. Sedangkan kosumen terkadang melanggar rambu yang telah ditetapkan.  “Pasar rumah subsidi itu banyak, tapi tidak semua calon konsumen disetujui bank, ‘’ ujar Agus. 

Sementara itu, Kepala Tim Pelaksana Vivin Yulia Chandra yang juga pengawas dari PT Bumi Nusa Sentosa mengakui bahwa peminat rumah bersubsidi terus meningkat kendati syarat yang diberlakukan semakin ketat. 

Dia ambil contoh, rata-rata setiap bulannya terdapat 60 calon penerima manfaat yang sudah memesan. Sebab, perseroan tersebut tengah serius menggarap perumahan di wilayah Bantengan dan Mojopurno.  “Peminatnya terus meningkat. Sejak dipasarkan Juni lalu sudah 60 user yang booking di wilayah Mojopurno,” urainya. 

Vivin menambahkan, saat ini yang dibutuhkan calon penerima manfaat adalah rumah layak huni kendati berada di pinggiran kota. Untuk menyiasatinya, banyak pengembang yang memberi alternatif pilihan hunian yang terhubung dengan jalan raya utama.  ‘’Kami juga membidik konsumen yang sengaja memilih rumah dengan lingkungan yang jauh dari keramaian kota. Dengan jarak yang relatif dekat dari kota,’’ ungkapnya.

Tidak hanya kalangan PNS yang memburu rumah murah. Pedagang kaki lima (PKL) juga ikut memburu. Vivin memerinci, dari 60 konsumen yang sudah booking; 30 di antaranya abdi negara, 20 karyawan swasta, dan sisanya PKL.  “Kalau PKL ini saya tidak ingin menyebut nama banknya, tapi umumnya dilakukan cek berkali-kali. Apakah pendapatan mereka bisa diajukan FLPP atau tidak karena (PKL) tidak memiliki slip gaji,” terangnya. 

Pilot Project KPR BNI Griya FLPP Supriyadi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan MBR mewujudkan hunian impian, pihaknya memfasilitasi penyaluran kredit kepemilikan rumah dengan FLPP. 

Dari 500 unit bantuan yang ditargetkan BNI pusat ke kantornya, 300 unit di antaranya sudah sould out. ‘’ Kami optimistis terlampaui hingga akhir tahun karena peminatnya begitu luar biasa,’’ ungkapnya. 

Khusus calon konsumen non-fix income seperti pemilik UMKM, pengusaha angkringan harus melampirkan surat keterangan domisili usaha (SKDU), catatan pembukuan enam bulan terakhir, usaha riil, dan dapat diverifikasi.  ‘’Terakhir tidak memiliki daftar hitam dari bank,’’ urainya. 

Dia menambahkan, pemerintah bakal memperketat bantuan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Ini setelah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemenpupera) menggandeng kementerian dalam negeri (Kemendagri), Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut dilibatkan agar rumah subsidi itu tetap dihuni penerimanya.  ‘’Selain itu juga menyiapkan sanksi khusus,’’ katanya 

Dijalinnya kerja sama antar kementerian itu untuk membuka akses data elektronik KTP (e-KTP) dari pemohon. Sebab, PUPR tidak ingin penerima manfaat salah sasaran. 

Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah bakal mencabut subsidi plus mengembalikan dananya. Sedangkan bank pelaksana bakal menerapkan tingkat bunga untuk angsuran selanjutnya. ‘’Karena peminat rumah subsidi itu memang banyak, dan kementerian juga menyiapkan aturan untuk memfilter penerima yang tidak sesuai persyaratan,’’ tegasnya. (mn/sib/sib/JPR)