Soal Reklamasi, Anies-Sandi Cari Celah 

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilantik sebagai pemimpin DKI Jakarta pada Senin (16/10) mendatang. Mereka juga dihadapkan kenyataan bahwa moratorium reklamasi Teluk Jakarta telah dicabut pemerintah melalui keputusan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Padahal saat kampanye, Anies-Sandi selalu mendengungkan janji menolak reklamasi.  Bagi politisi Gerindra Iwan Sumule, ada niat terselubung dari pemerintah yang mencabut moratorium hanya beberapa hari jelang Anies-Sandi dilantik. 

"Ada niat terselubung, dari barisan sakit hati yang ingin membenturkan Anies-Sandi kepada rakyat," kata Iwan, di Jakarta, Jumat (13/10).  Menurutnya, Anies-Sandi masih punya kewenangan menghentikan reklamasi. Dia juga yakin, pasangan yang memenangkan 57,96 persen suara warga DKI itu bakal terus berjuang untuk menolak reklamasi. "Makanya kami tengah mencari formula atau celah kewenangan gubernur dalam reklamasi ini yang dijamin dalam UU," jelasnya.

Adapun kewenangan yang berkaitan dengan reklamasi dimiliki oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. "Kalau gubernur DKI kan berlandaskan Keputusan Presiden (Kepres) 52/1995 itu waktu jaman Soeharto, lalu kemudian kewenangan pemerintah pusat dikuatkan lagi dengan Kepres 122/2012 di jaman SBY," tukas Iwan.

Singkatnya, kewenangan gubernur untuk menolak reklamasi terkunci rapat. Oleh sebab itu, Anies-Sandi tidak bisa berbuat banyak.  Namun demikian, tim masih terus melakukan upaya-upaya agar reklamasi ini tidak dilanjutkan.  "Kami masih kaji kewenangan-kewenangan Anies-Sandi untuk mengevaluasi moratorium, yang pasti Anies-Sandi menolak reklamasi," pungkasnya.