KPK Ogah Hadirkan Miryam, Junimart: Ini Bentuk Penghinaan Parlemen

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk menghadirkan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani ke rapat Pansus Angket hari ini, Senin (19/6). 

Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada Pansus Angket KPK. Sontak, hal tersebut membuat geram sejumlah anggota Pansus Angket KPK. Salah satunya, Junimart Girsang. 

Dia menilai, itu sebagai bentuk Contempt of Parliament atau penghinaan terhadap parlemen.

"Yang saya menggelitik dari surat KPK sudah masuk pada ancaman terhadap Pansus secara khusus dan DPR RI umumnya. Dan sudah mengarah pada contempt of parliament," ujarnya usai surat KPK dibacakan dalam rapat Pansus Angket di ruang rapat KK 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menuryt Junimart, jika membaca poin kedua dalam surat tersebut, KPK menilai upaya Pansus menghadirkan tersangka Miryam S Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

"Artinya, kita (Pansus) harus siap-siap ditangkap oleh KPK, karena Miryam juga diproses karena diduga memberikan keterangan palsu. Kedua, ada anggota dewan dianggap merintangi proses penyidikan," tutur Junimart.

Oleh karena itu, menurutnya, surat tersebut harus ditanggapi secara hukum juga. Khususnya pada poin kedua. 

"Ini surat sudah sangat arogan dan dengan lambang garuda masuk ke DPR seperti ini," pungkas Junimart. (jawapos)

Adapun surat KPK yang dikirimkan ke Pansus Angket berisi sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat dan DPR RI Nomor PW/1403/DPR RI/VI/2017/tanggal 14 Juni 2017 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan permintaan DPR kepada KPK untuk menghadirkan Sdr Miryam S Haryani guna mengklarifikasi terkait surat pernyataan sdr Miryam s Haryani, maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud dengan alasan

a. Berdasarkan ekspose yang dilakukan terhadap perkara Tersangka Mryam S. Haryani. Penyidik KPK menyimpulkan tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2017

b. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan: "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan mamapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individu dan pihak eksekutif yudikatif legislatif pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi ataupun keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun

c. Surat permintaan untuk menghadirkan Tersangka Miryam S Haryani ada ditandatangani oleh wakil Ketua DPR RI bukan oleh Ketua Pansus Angket DPR

d. Sampai saat ini KPK belum mengetahui secara resmi adanya Keputusan DPR tentang Pembentukan Pansus Angket DPR RI terhadap KPK. sedangkan berdasarkan pasal 202 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

2. Bahwa menurut pendapat KPK, upaya untuk menghadirkan Tersangka Miryam S Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction Justice. Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan Tersangka Miryam S Haryani saat ini sedang menjalani tahanan di KPK.

Bahwa sampai saat ini KPK belum menerima pemberitahuan tentang materi/substansi yang akan menjadi obyek pemeriksaan oleh Pansus Angket DPR RI.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua KPK

Agus Rahardjo