Dalil Pengawasan, DPR Buka Posko Pengaduan Pansus Angket KPK

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - DPR tampaknya serius melakukan konfrontasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini, dengan dalih ingin mengawasi KPK, mereka  membuka posko pengaduan Pansus Angket terhadap lembaga antirasuah itu.

Saat membuka posko tersebut, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, nantinya tempat tersebut akan menampung pengaduan berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan komisi antirasuah.

"Misalkan terkait proses penanganan yang tidak ditindaklanjuti. Hal-hal tertentu yang tereleminir," imbuhnya di depan posko pengaduan Pansus Angket KPK, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Lebih lanjut Agun menerangkan, posko tersebut sejatinya sudah dikordinasikan dengan pimpinan dan anggota Pansus. Posko tersebut menurutnya, sebaga bentuk bahwa Pansus Angket KPK ingin menjalankan mekanisme dengan cara akuntabel, transparan dan paritisipatif kepada publik.

"Sehingga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi termasuk adanya pengaduan dari masyarakat," tegasnya.

Sementara dia mengatakan, posko tersebut bukan untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Sebab, itu adanya di pengaduan KPK.

"Tapi posko ini terkait dukungan dan pengaduan terkait tugas dan kewenangan Pansus dalam penyelidikan-penyelidikan terkait fungsi koordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan bagi siapapun yang merasakan ada tidak sesuai dengan aturan hukum," tuturnya.

Baru saja dibuka, pansus angket KPK katanya sudah mendapat tiga laporan. "Baru tiga," imbuhnya.

Soal bagaimana cara melapor, Agun mengatakan bisa datang langsung atau daftar secara online ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. "Masalah kerahasian, kami tidak akan mudah sebar luaskan," pungkas politikus Partai Golkar itu. (jawapos)