Pansus Angket Minta Kehadiran Miryam, KPK Cuma Berikan Surat 

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani ke DPR. Karena itu, hari ini KPK telah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah.

"Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Selain itu, Febri menegaskan adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen. Sehingga, pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan.

"Karena kalau kita lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang trkait kekuasaan kehakiman. Kita harus mematuhi hal itu," papar Febri.

Febri menambahkan, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Melainkan yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam.

"KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," ujar Febri.

Menurut Febri, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Namun, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik.

"KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," pungkasnya. (jawapos)