JAKARTA,  RadarPena.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengawasan pengelolaan dana desa perlu ditangani secara serius dengan melibatkan elemen penting di pemerintahan. "Salah satunya kasus di Pamekasan yang melibatkan bupati, kajari dan inspektorat wilayah merupakan sinyal bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa perlu segera ditangani secara serius," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (21/10).

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa, yang digelontorkan oleh Pemerintah pusat sejak 2015, menurut Mendagri hal itu merupakan cermin bahwa dana desa belum efekif, efisien dan transparan di daerah.

Selama 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat sedikitnya 900 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Sejumlah kasus tersebut di antaranya diserahkan kepada KPK dan Polri.

Guna menghindari adanya tumpang tindih dalam pengawasan dan penindakan terkait penyalahgunaan dana desa, Mendagri, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dan desa.

"Diharapkan ke depannya, melalui nota kesepahaman ini, kerja bersama di setiap kementerian, lembaga dapat disegerakan sehingga dana desa dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih efektif," papar Tjahjo.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dana desa bertujuan agar desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ditransfer sebesar Rp20,7 triliun di 2015, Rp46,9 triliun di 2016, lebih dari Rp60 triliun di 2017, dan semakin meningkat pada 2018 dengan rencana anggaran sebesar Rp80 - 120 triliun.

Terkait meningkatnya kucuran dana ke desa tersebut, KPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait kelemahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa. Kelemahan tersebut terkait koordinasi, pemahaman teknis, kurangnya sumber daya, lemahnya kompetensi dan tidak adanya infrastruktur yang mendukung.

 

MALANG, RadarPena.com - Saat ini warga Kabupaten Malang, Jatim wajib berhati-hati agar tidak merokok di sembarang tempat.

 

Pasalnya, saat ini sudah ada Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DPRD Kabupaten Malang.

 

Menurut Amarta Faza Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Malang, kebijakan itu terdapat pada pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

 

Karena itu perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR.

 

Ada pun rencana tempat yang akan diberlakukan sebagai KTR antara lain, fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan belajar mengajar, tempat anak bermain, rumah ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan ruang lingkup lain yang ditetapkan pemerintah.

 

Nantinya diberikan sanksi administratif hingga pidana. Jika sengaja merokok di tempat KTR bisa mendapat sanksi maksimal kurungan 3 bulan dan denda maksimal Rp.50 juta.

 

"Ranperda ini bermanfaat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dampak buruk merokok," kata Amarta.

 

 

Politisi Nasdem ini berharap agar Raperda bisa segera terealisasi menyusul daerah lain yang sudah menerapkan seperti Tangerang dan Tulungagung. (pul/jpnn)

MEDAN, RadarPena.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengatakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia makin mengkhawatirkan. Kini para bandar narkoba menyasar anak-anak sekolah bahkan bayi di bawah lima tahun (balita).

Buwas menyebutkan, para bandar narkoba seolah-olah melakukan regenerasi penyalahgunaan narkoba dengan meracuni siswa Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

"Operasi jaringan ini sangat masif. Kemarin di Kalteng, bayi 1,5 tahun terkontaminasi narkoba. Di NTB begitu juga, di Sulawesi Selatah lebih parah. Bayi 6 bulan sudah terkontaminasi narkotika," ungkap pria yang akrab disapa Buwas pada acara pemusnahan barangbukti narkoba di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara, Kamis (19/10).

Dikatakannya, pemberantasan narkoba bukan cuma tugas dan tanggung jawab BNNP. Aparatur negara juga harus bekerja cepat. Apalagi, pada 2016 ada 6 juta penyalahguna, meskipun sebenarnya menurut pengamat bisa sampai 10 kali lipat jumlahnya.

"Misalkan saja, bila satu orang menggunakan sabu 1 gram, maka satu minggu paling tidak ada 6 ton sabu. Bila satu bulan, ada 24 ton dan jika satu tahun, tak kurang dari 300 ton," ungkapnya.

Hal itu pula yang menjadikan Indonesia pangsa pasar bagi Bandar narkoba. Negara ini menjadi laboratorium penciptaan narkotika dunia.

"Seluruh narkotika di Indonesia laku. Seperti PCC, kemarin kita temukan ada 12 ton. Polisi mengungkap, namun tidak punya wewenang. Terjadi ego sektoral karena kewenangan menindak PCC itu di Balai POM. Ini dibiarkan dan terus-menerus. Hal ini ancaman. Ini masalah luar biasa, enak saja hal itu dianggap enteng," ceritanya.

Untuk itu, dia berharap seluruh jajaran di Provinsi Aceh dan Sumut kompak memberantas narkoba. Karena tidak ada satu provinsi pun yang clean and clear terhadap narkotika.

"Tapi banyak yang menyatakan, itu urusan Polisi, BNN, dan Bea Cukai. Kita ini banyak beranggapan yang menangani sudah ada, jadi BNN ini dianggap sudah mampu menangani narkotika. Padahal di atas kertas BNN ini tak ada apa-apanya. Sarana dan prasarana," sebut Buwas.

Diungkapkannya, pada 1840-1842 Tiongkok dirusak dengan candu oleh Inggris. Keadaan itu kini nyata di Indonesia. Menurutnya, negara ini mulai mengarah ke kejadian kala itu.

Apalagi sekarang ini banyak bermunculan kelompok-kelompok yang meminta pelegalan ganja. Buwas pun menyebut kelompok-kelompok ini sebagai pengkhianat negara.

"Ganja kok mau dilegalkan, itu kok aneh ya? Kalau mereka ingin bebas menggunakan ganja, narkotika, tinggal di negara yang membebaskannya. Kelompok-kelompok inilah yang merupakan pengkhianat negara," ketusnya.

Dia menegaskan, bandar narkoba harus dihabisi, bila perlu diesekusi masyarakat. "Yang bisa menembak, tembak saja. Mungkin bahasa saya asal-asalan kedengarannya, tapi ya itu karena saya tahu bagaimana mengerikannya ancaman dan bahaya narkoba di Indonesia," tegasnya.

Dia juga mengaku masih berambisi menciptakan penjara buaya di Sumut. Menurutnya, buaya tidak bisa disuap. "Kalau buaya darat masih bisa disuap, kalau buaya rawa tidak bisa. Jadi mereka ini bandar narkoba bukan manusia. Bila perlu, kalau mati nggak usah disalatkan. Jadi seperti itulah tak manusianya pengedar narkoba ini," ungkap Buwas.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 191 kg sabu, 520 kg ganja, dan 43.450 butir ekstasi yang diamankan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dimusnahkan. Menurut Buwas, 520 kilogram ganja itu disita dari Aceh. Diakuinya, dulunya produksi ganja terbesar di Indonesia itu dari Aceh. Tapi sekarang, sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua, Sumut, Sulawesi, Jakarta, dan Bogor.

Selain itu, sebanyak 43.450 butir pil ekstasi yang dimusnahkan BNN merupakan produksi dari Belanda. "Kalau ekstasi yang kita dapatkan dan ini produk dari Amsterdam, Belanda. Ini seperti yang kita temukan persis dari 1,2 juta butir pil ekstasi yang lalu. 43 ribu ekstasi diamankan, kita sudah menyelamatkan 43 generasi," ungkapnya.(jpnn)

SURABAYA, RadarPena.com - Pemerinta melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta pada Rabu (11/10) lalu.  Badan ini merupakan satuan kerja baru di lingkungan departemen agama yang berfungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Lantas, bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini bertugas mengeluarkan sertifikasi halal? 

Sekretaris MUI Jawa Timur H. Mochamad Yunus mengatakan, masyarakat tidak perlu resah. Sebab keputusan terakkhir sertifakat halal  masih berada di MUI. Dalam hal ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal setelah mendapatkan fatwa dari MUI. “Jadi, finalisasi label halal itu tetap ada pada MUI,” kata Yunus, Kamis (19/10) kemarin. 

Menurut Yunus, dengan adanya badan tersebut sertifikasi untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik berarti sudah bersifat wajib. “Kalau dulu kan masih bersifat sukarela. Dengan adanya BPJPH negara sudah hadir terhadap pemberian sertifikat halal. Nanti mulai tahun 2019  sudah wajib,” kata Yunus.  

Yunus mengungkapkan bahwa, sebenarnya sudah sejak lama MUI menghendaki negara ikut dalam memberikan jaminan produk halal untuk makanan, minuman dan kosmetik. Sebab, dengan adanya BPJPH, berarti warga negara Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 260 juta jiwa, dimana  88 persen adalah muslim, akan mendapatkan jaminan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serta kosmetik halal. 

“Namun baru sekarang negara ikut hadir. Hanya saja, sedikit lebih panjang prosesnya. Tapi tetap saja penentuan terakhir label halal itu ada di MUI,” Terang Yunus. 

Dalam UU No. 33/2014 tentang jaminan produk halal, memberikan payung hukum terhadap proses sertifikasi halal. Proses sertifikasi menurut UU no. 33/2014 sebagai berikut. Pertama, pemohon mengajukan permohonan sertifikasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan di bawah Kemenag.

Kedua, BPJPH mengarahkan permohonan tersebut ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang ada di Pasal 30. 

Ketiga, LPH boleh dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat - yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum terdapat di Pasal 12 dan 13.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan/audit oleh LPH diserahkan ke BPJPH untuk diverifikasi. Jika ada keraguan terhadap hasil uji lab,  maka BPJPH akan melakukan "second opinion" dengan mengundang lab uji lainnya untuk memperjelas hasil.

Kemudian BPJPH akan mengajukan hasil audit tersebut ke MUI untuk dimintakan fatwa untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah fatwa MUI menyetujuinya. (sb/jpg/jek/JPR)

JAKARTA, RadarPena.com - Untuk mempercepat cetak e-KTP, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan semua daerah membuat posko cetak e-KTP seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sudah membuka posko cetak e-KTP di Pameran Nusantara Expo 2017 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

"Sudah, Sabtu dan Minggu kami buka gratis, tengantung daerah juga,” kata Tjahjo usai ikut rapat membahas Perppu Ormas di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Dia mengatakan, selain semua daerah membuka diri, masyarakat juga harus bersikap proaktif. Menurut Tjahjo, blanko e-KTP yang ada di pemerintahan pusat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Sabtu Minggu dibuka untuk mengejar supaya akhir tahun selesai agar tidak menganggu data untuk pilkada, pileg, dan pilpres tahun depan,” ujarnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui memang masih ada sekitar satu jutaan KTP yang ganda. Artinya, satu orang punya dua KTP, pindah alamat kemudian belum melapor lagi.

Selain itu, ada yang sudah meninggal tapi masih punya nomor identitas. Ada pula yang bertugas atau sekolah di luar negeri. Di kota besar ada juga rumah beberapa penduduk di area perumahan mewah belum mau melaporkan. “Jadi kan tidak mungkin door to door,” katanya. (jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta lembaga swasta berperan aktif dalam meningkatkan akses perguruan tinggi. Tercatat tahun ini, jumlah mahasiswa di Indonesia telah mencapai lebih dari 5,2 juta orang. Sebanyak 15,1 persen di antaranya adalah mahasiswa vokasi/politeknik.

Meski pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, tapi secara relatif angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2016 hanya 31,61 persen. Angka itu hanya naik tipis dibandingkan periode 2015 yang sebesar 29,15 persen.

"Dibutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak mulai pemerintah, lembaga swasta, akademisi  dan masyarakat luas untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia," kata Nasir, Jumat (20/10).

Nasir memaparkan, salah satu upaya Kemenristekdikti dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi putra putri Indonesia adalah melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari kalangan tidak mampu.

Selain beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Kemenristekdikti juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga swasta.

Nasir menjelaskan, Kemenristekdikti memiliki program bantuan dana pendidikan Bidikmisi dan Adik 3T dan Papua.

"Kemenristekdikti mengalokasikan lebih dari Rp 3,5 triliun untuk beasiswa mahasiswa (Bidikmisi dan Adik 3T dan Papua). Namun, itu masih kurang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Idealnya dibutuhkan sekitar Rp 10 triliun. Partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan," pungkas Nasir. (esy/jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Pengiriman PNS guru garis depan (GGD) mendapat penolakan dari guru-guru honorer setempat. Khususnya dari guru yang bertahun-tahun jadi honorer tanpa kejelasan diangkat jadi PNS. Suara penolakan diantaranya muncul dari Kabupaten Sintang, Kalbar, salah satu lokasi penempatan GGD 2017. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan ke daerah asal.

Program GGD dinilai sama sekali tidak mengakomodasi guru-guru putra daerah setempat. Penolakan terhadap pengiriman GGD juga muncul dari Maluku. Awal September lalu sebanyak 6.296 orang CPNS GGD resmi dilepas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman menuturkan sejatinya tidak perlu ada gelombang penolakan terkait pengiriman GGD. Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. 

Menurutnya di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah. ’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta kemarin (19/10).

Nurzaman menjelaskan program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.

Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.

Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah. Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.

Nurzaman mengatakan kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik. ’’Tetapi banyak guru-guru honorer yang mengangis melapor ke PGRI. Mereka sudah mengajar belasan tahun tetapi tidak diangkat,’’ tuturnya.

Menurut Unifah dari faktor usia, peserta CPNS GGD relatif muda-muda. Sehingga kesempatan karir mereka masih panjang. Sedangkan guru-guru honorer di derah banyak yang sudah tua dan terancam tidak bisa mendaftar CPNS. ’’Saya berharap Kemendikbud memberikan prioritas CPNS GGD untuk guru honorer setempat,’’ tuturnya.

Perkara guru honorer setempat belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG), menurut Unifah bisa diatur belakangan. Misalnya setelah ditetapkan lolos menjadi CPNS GGD, mereka diikutkan kuliah PPG selama satu tahun terlebih dahulu. (wan/jpnn)

More Articles ...